Proyek Tribun Pancasila Dinilai Tak Logis

PERIKSA21.CO.ID ---- Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang( PUPR ) Polman, mereka menggelar aksi demontrasi dengan membakar ban bekas, Jumat 4 Maret 2022.

Dalam pengawalan ketat puluhan petugas pengamanan, pengunjuk rasa berorasi bergantian, mereka menuntut Dinas PUPR membuka Rancangan Anggaran Biaya(RAB) dan dokumen perencanaan proyek tribun secara detail yang menelan anggaran Rp.3,2 Miliar.

Pengunjuk rasa menduga adanya mark up anggaran dalam proyek Tribun Pancasila tahun 2021, di mana proyek tersebut terbilang tak logis dan melanggar etika publik, sebab di bangun di masa pendemi korona, di mana percepatan pemulihan ekonomi pasca covid mesti menjadi prioritas utama Pemkab Polman. " Ketika berbicara tribun yang ada di Polman, angka Rp.3,2 Miliar anggaran yang digunakan sangat besar, kami mengkaji tribun itu hanya menghabiskan dana Rp.2 Miliar saja, makanya kami minta Rancangan Anggaran RAB proyek tribun dijelaskan secara rinci, " ujar Korlap Aksi, Muhammad Alwin saat ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa.

Menurutnya, proyek tribun yang menelan anggaran Rp 3,2 Miliar penting untuk di lakukan pemeriksaan. Serta membuka ke publik agar dugaan adanya permainan dapat dipertanggung jawabkan langsung kepada masyarakat. " Kami ingin mendapatkan akses informasi mengenai data yang dijamin undang-undang, sebagaimana Undang-undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, " kata Alwin.

Alwin menambahkan hal ini adalah bagian penting dan mendesak agar pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, secara langsung dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai prinsipal dalam hubungan pemerintah dan masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah serta mendorong pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi. " Kami dari HMI merasa kecewa, karena Pak Kadis dan Kabid keluar, kami hanya bertemu dengan beberapa bawahannya, kemudian bawahannya sampaikan nanti disampaikan ke pimpinan, " tuturnya.

Lantaran Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Polman  tak ada di kantornya, maka perwakilan pengunjuk rasa hanya ditemui sejumlah staf Dinas PUPR Polman, merasa tak puas, HMI akan melakukan rapat internal,  kemudian kembali melakukan aksi selanjutnya, " Kami akan konfirmasi ulang, setelah kami melakukan kajian internal di HMI, " pungkas Alwin. 

(All Gazali Ahmad)