Komisi IV Desak Perbaiki Data Kemiskinan

PERIKSA21.CO.ID ---- Komisi IV DPRD Polman memanggil Dinas Sosial dan Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Polman, Dr Agusnia Hasan Sulur, Rabu 16 Maret 2022.

Di ruang komisi IV DPRD Polman, mereka mambahas terkait pengaduan Kepala Desa se-Kecamatan Wonomulyo tentang carut marutnya data kemiskinan.

Kepala Desa Sumberjo Suwardi, mengatakan sejumlah warganya ada yang layak terima bantuan namun tidak dapat, Begitupun sebaliknya sebagian warganya ada yang sudah mampu dari sisi ekonomi tapi masih terima bantuan, " Ada juga warga saya pagi dapat BPNT sorenya terima PKH.  inikan dobel, Baiknya fasilitator PKH koordinasinya ke desa, "  ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bakka-Bakka Sudirman menjelaskan bila berbicara masalah bantuan hampir semua orang merasa miskin, Selain itu ia menyoroti keaktifan kepesertaan BPJS kesehatan warganya melalui jalur penerima bantuan iuran( PBI ) banyak yang mendadak di non aktifkan, " Ada warga saya BPJS nya aktif pada saat hamil, Namun pas melahirkan langsung tiba-tiba tidak aktif. Seharusnya kalau ada warga buat KK,  kemudian tidak melapor ke  desa, itu tidak tercatat di profil desa kami. " terangnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Agusnia Hasan Sulur mengungkapkan data kemisikinan carut marut, Karena banyak warga Polman yang sudah tidak menetap di Polman tapi datanya masih ada. " Sedangkan kebiasaan masyarakat kita nanti brrmasalah baru mau melapor, yang paling banyak bemasalah itu penerima BPJS gratis, " tuturnya.

Kendati demikian, Agusnia mengakui kurang lebih 13 ribu masyarakat Polman yang terdata namun tidak ada orangnya, Sementara penganggaran pusat atau provinsi mereka punya mekanisme sendiri. " Kita harus berani membersihkan data, jangan lagi dosa-dosa masa lalu kita lanjutkan, kami memastikan ada sekitar 13 ribu warga Polman yang tidak ada orangnya tapi terdata, Kenapa tidak update data karena di desa tidak mendata melalui musyawarah desa sesuai mekanisme." paparnya.

Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto menantang Dinas Sosial maupun Asisten II Pemkab Polman berkunjung ke Pusdatin, lantaran data kemiskinan pusatnya berada di Pusdatin, " Memang Polman tidak pernah melkaukan perbaikan data sejak 2015 sampai sekarang. Hal ini kami ketahui saat kami ke Pusdatin." bebernya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinsos Polman, Syarifuddin Amin  mengakui sebelumnya memang pernah ada puluhan ribu data ganda di Polman, Namun setelah diperbaiki kini tersisa 13 ribu, Hal itu, kata dia karena pihak desa tidak melakukan perubahan data  sesuai prosedur, " Kalau desa mau mengubah data maka harus musyawarah desa dulu,  kemudian dibuatkan berita acara lalu di upload ke dinsos, karena Kemensos tidak akan mengubah data kalau tidak sesuai mekanisme, " tuturnya.

( All Gazali Ahmad )