Ekonomi

[Ekonomi][bsummary]

Hiburan

[Hiburan][bigposts]

Hot

[Hot][twocolumns]

Rapat Paripurna terkait Empat Ranperda, Dua Rancangan Tidak Disetujui


PERIKSA21.CO.ID ----Sidang paripurna  penyampaian pandangan akhir empat panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Polewali Mandar membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) molor dari waktu yang telah disepakati, dari jadwal pukul 10,00 Wita rapat baru dapat di laksanakan setelah pukul 11.00 Wita. Senin 13 Desember 2021.


Molornya rapat paripurna tersebut lantaran perbedaan persepsi mengenai aturan tata tertib(Tatib) di internal anggota DPRD terkait agenda usulan empat ranperda.


Rapat paripurna ini pun sempat diskors selama 10 menit lantaran perbedaan pendapat Tatib tersebut. Forkopimda yang hadir pun akhirnya memilih tidak mengikuti lanjutan rapat paripurna ini dan membuat Wakil Bupati Polman M.Natsir Rahmat geram. 


Wakil Bupati Polman M. Natsir Rahmat mengatakan dirinya baru mengetahui jika ada perubahan tatib sehingga ada perbedaan pendapat antar anggota dewan, "Harusnya anggota DPRD ini menyelesaikan secara ke dalam (red. Internal) dahulu, kemudian baru kita diundang rapat paripurna, " Kita juga banyak kegiatan lain seperti pak Dandim, Polres dan Kejaksaan itu banyak kegiatannya. Kita harap kedepan tidak ada lagi seperti ini. " kesalnya


Empat Ranperda yang menjadi usulan dari eksekutif yakni  pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),  perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan  susunan perangkat daerah Kabupaten Polman,  penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan serta Ranperda pengelolaan barang milik daerah. 


Wakil ketua DPRD Polman Hamzah Syamsuddin  memimpin jalannya rapat paripurna didampingi Wakil Ketua IV Nurbaeti, sementara eksekutif dipimpin Wakil Bupati Polman HM. Natsir Rahmat serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD)." Dari empat usulan Ranperda 2020, ada dua yang disetujui dan dua tidak disetujui, Maka kami minta untuk disempurnakan dan diharapkan dapat ditetapkan di tahun berikutnya." jelas Wakil Ketua DPRD Polman Hamzah Syamsuddin.


Anggota DPRD Polman Andi Dwiki Nursada Masdar menjelaskan, usulan ranperda terkait dengan PDAM dan Ranperda perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tidak disetujui karena permintaan dari eksekutif sendiri untuk tidak disetujui karena naskah akademik kedua usulan tersebut masih perlu dilakukan penyempurnaan sehingga eksekutif meminta untuk ditunda dan dimasukkan dalam prolegda 2022." Usulan ranperda terkait PDAM soal perubahan nama, pansus I menilai banyak naskah akademik yang tidak sesuai aturan sehingga pansus I menolak untuk ditindaklanjuti, demikian juga ranperda pembentukan susunan perangkat daerah, justru pihak eksekutif yang meminta ditunda pembahasannya," tandasnya

All Gazali Ahmad

No comments:

Post a Comment

Sosial Budaya

[Sosial Budaya][bsummary]

Politik

[Politik][bsummary]

Pengetahuan Umum

[Pengetahuan Umum][bsummary]

Pendidikan

[Pendidikan][bsummary]

Olahraga

[Olahraga][bsummary]

Narkoba

[Narkoba][bsummary]

Life Style

[Life style][bsummary]

Hukum

[Hukum][bsummary]

Kriminal

[Kriminal][bsummary]