Tuntut Kadis PU dan Kabid Cipta Karya Dicopot, Pagar Kantor Dinas PUPR Polman Dicorat-coret

PERIKSA21.CO.ID ---- Puluhan orang mengatasnamakan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia ( Permahi) menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kabupaten Polewali Mandar, Senin 15 November 2021.

Massa aksi membawa spanduk bernada protes, kemudian mencorat coret pagar halaman kantor Dinas PUPR Polman dengan kalimat " Copot Kadis PU dan Copot Kabid Cipta Karya '. selain itu massa aksi juga membakar ban bekas lalu berorasi secara bergantian.

Koordinator lapangan( Korlap ) pengunjuk rasa, Baharuddin mengatakan sebagaimana dikeluhkan oleh warga dan diunggah ke media sosial, genangan air di ruas-ruas jalan perkotaan Polewali Mandar, khususnya di Kelurahan Madatte dan Manding, diakibatkan drainase yang tidak berfungsi baik, " Ketika curah hujan tinggi seketika air meluap masuk ke rumah-rumah warga, ini karena tersumbatnya drainase dan ketidak jelasan pembuangan air drainase di Kota Polewali, " ujarnya

Selain itu, Baharuddin menegaskan kekacauan ini lebih disesalkan karena mayoritas titik genangan air masuk dalam kategori perkotaan, Tempat dimana menjadi wilayah perkantoran, Bahkan kata dia, lalu lintas kendaraan di dua kelurahan ini cukup signifikan. " Kabid Cipta Karya Polman terkesan membiarkan hal ini berlarut-larut  padahal sudah berlangnsung lama, perlu dicopot Kabid Cipta Karya, " paparnya.

Menurutnya, dalam diagnosa hukum, pihaknya menilai Dinas PUPR Polman melalui bidang cipta karya telah melanggar pasal 1365 KUHPidana, lantaran sudah banyak korban akibat genangan air tersebut, " Kabid Cipta Karya harus memiliki keahlian mencari solusi dari permasalahan ini, bukan membiarkannya berlarut-larut, " beber Baharuddin.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Polman, Husain, memaparkan genangan air terjadi di ruas-ruas jalan perkotaan, karena daya tampung kawasan resapan air sudah tidak mampu lagi, Sehingga menimbulkan genangan tiga sampai lima jam, " Master plan drainase kota sementara kita siapkan untuk mencari solusi, Karena memang saluran pembuangan drainase kita diantarai jalan nasional, Kalau tuntutan pengunjuk rasa soal pencopotan jabatan itu tergantung Bupati, " tandasnya.

(All Gazali Ahmad)