Tolak Exploitasi Lahan Pertanian Produktif di Polman, Pemuda Tampilkan Aksi Teatrikal

PERIKSA21.CO.ID ---- Front Perjuangan Pemuda Indonesia Kabupaten Polman menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Polman, puluhan massa ini memprotes banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Kamis,28 Oktober 2021.

Massa aksi membawa spanduk berwarna putih, bertuliskan tinta merah, memprotes kebijakan pemerintah agar menghentikan exploitasi lahan pertanian produktif, Selain itu, mereka juga menggelar aksi teatrikal menceritakan bagaimana penderitaan rakyat di masa sekarang.

Salah satu perwakilan pengunjuk rasa, Suaib dalam orasinya mengatakan banyaknya lahan pertanian produktif yang dijadikan kawasan perumahan di Polman, Lambat laun akan menguras ketersediaan pangan, Hal itu lantaran percetakan sawah baru masih banyak yang belum berproduksi, " Polman ini adalah penghasil gabah terbesar di Sulbar, kalau sawah produktif selalu dijadikan BTN, Maka kita akan makan beras impor, " paparnya.

Sementara itu. Korlap aksi, Firmanto, dalam selebaran yang dibagikan mengungkapkan, Terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2018 mengalami penyempitan lahan pertanian 100 hektar pertahun, juga hasil panen padi sejak 2018 mengalami penurunan dari 386 ribu ton merosot ke angka 209 ton di tahun 2019. " Ini merupakan dampak dari alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi bahkan tidak mampu dihentikan oleh pemerintah. Jika ini terus menerus terjadi justru akan mengundang konflik horizontal di kalangan masyarakat akibat alih fungsi lahan yang terus terjadi. " terangnya.

Menurut dia, rakyat sekarang masih saja di hantui oleh ulah para pihak birokrasi Negara yang belum mengindahkan amanat Undang-Undang Dasar 949 pasal 33 ayat 3 menekankan bahwa bumi, air, udara dan kekayaaan alam lainnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarrnya untuk kemakmuran rakyat. " Kenyataan hari ini pemerintah tidak hadir mengimplementasikan amanat undang undang tersebut. Malah pada sektor pertanian justru mengalami ketimpangan, dan ketidakstabilan ekonomi. " tegasnya

Ada empat tuntutan yang menjadi titik penekanan pengunjuk rasa yakni Tolak imprealisme, Tolak investasi asing, Setop alih fungsi lahan pertanian, dan Pemerintah harus mempertegas UUD Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian.

Di teras Kantor DPRD Polman, massa aksi ditemui oleh Wakil Ketua II DPRD Polman Hamzah Syamsuddin, Ketua Komisi II Rahmadi dan Anggota Komisi II Nurdin Tahir.

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Nurdin Tahir mengapresiasi aksi teatrikal pengunjuk rasa, Ia berjanji siap mengawal aspirasi mereka yang pro terhadap rakyat jelata, " Saya salut dan bangga atas perjuangan adik-adik sekalian, jika ada aspirasi yang ingin disampaikan langsung saja ke sini, Nomor telepon saya dari dulu tidak pernah saya ganti, " tandasnya.

( All Gazali Ahmad )