LKPA Desak DPRD Polman Bentuk Pansus Dana Hibah dan Rental Randis Pemkab

PERIKSA21.CO.ID .---- Belasan orang mengatasnamakan Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran ( LKPA ) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Bupati Polman, mereka menuntut transparansi pengelolaan anggaran Pemkab Polman, Rabu 6 Oktober 2021.

Rombongan pengunjuk rasa ini membawa dua spanduk berwarna putih bertuliskan ungkapan protes terhadap maraknya dugaan praktik korupsi di Polman, selain itu salah satu spanduk mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK ) agar turun mengusut pengelolaan anggaran Pemkab Polman termasuk pengelolaan dana desa.

Koordinator Aksi Zubair, dalam orasinya mendesak Bupati Polman memberikan dokumen realisasi sewa kendaraan dinas roda empat mulai 2014 hingga 2020 yang di mana tendernya dimenangkan oleh CV Binanga dan CV Mario utama, " Sebagaimana kita ketahui pemenang tender sewa randis, hanya CV itu saja, Apalagi CV Mario Utama alamat kantornya itu tidak jelas, " ujarnya.

Zubair juga menyoroti dana hibah yang diserahkan Pemda kepada Palang Merah Indonesia( PMI ) dan Unit Transfusi Darah ( UTD ) PMI Polman masing-masing Rp 1,5 Miliar selama dua tahun berturut-turut, " Mulai 2019-2020 PMI dan UTD PMI terima dana hibah miliaran rupiah, setelah kita kroscek, kantor PMI tidak beroperasional sebagaimana mestinya,  Kalau dia perlu anggaran sampai Rp.3 Miliar harusnya di sana ada kegiatan, apalagi ini di masa pandemi, Termasuk KONI Polman juga terima hibah Rp.3 Miliar, kantornya saja tidak kita lihat, " tegasnya.

Tak lama berselang, perwakilan pengunjuk rasa kemudian diminta masuk ke Kantor Bupati untuk melakukan audiens bersama sejumlah pejabat Pemkab Polman. 

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Polman, Agusnia Hasan Sulur yang memimpin audiens mengatakan apa yang menjadi dugaan pengunjuk rasa bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan, Namun dalam hal ini terkait mekanisme pemeriksaan  dokumen maka Pemkab akan melakukan kajian lebih dahulu, " Nanti Badan Keuangan yang menjelaskan, dimana ada aturan yang mengatur tentang Hibah. termasuk dasar aturannya, " ucapnya.

Tak puas atas jawaban Pemkab Polman, rombongan pengunjuk rasa kemudian bergeser ke Kantor DPRD Polman, setibanya di sana, mereka kemudian berorasi mendesak anggota DPRD Polman membentuk Pansus dana hibah, sewa Randis serta Pansus Pilkades dan dana desa.

All Gazali Ahmad