Ekonomi

[Ekonomi][bsummary]

Hiburan

[Hiburan][bigposts]

Hot

[Hot][twocolumns]

Gedung Baru Puskesmas Anreapi Belum Berfungsi, Masih Terkendala Harga Lahan


PERIKSA21.CO.ID
------ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat dengar pendapat( RDP ) di ruang aspirasi Kantor DPRD Polman membahas belum berfungsinya gedung Puskesmas Anreapi pasca selesai dibangun tahun lalu. Rabu 13 Oktober 2021.


RDP tersebut dihadiri Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Polman, Edy Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan, Suaib Nawawi dan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Puskesmas Anreapi, Sukri


Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Polman, Hamzah Syamsuddin yang memimpin jalannya RDP ini didampingi Ketua Komisi IV Agus Pranoto, Ketua Komisi I Lukman, Ketua Komisi III Rahmadi bersama sejumlah anggota DPRD Polman lainnya.


Gedung baru Puskesmas Anreapi menelan anggaran senilai Rp. 7,8 Miliar, ditambah dua unit bangunan rumah dokter senilai Rp. 846 juta, dan bangunan IPAL Rp. 200 juta.  Gedung baru Puskesmas Anreapi ini sudah setahun rampung dibangun , Namun sampai saat ini belum digunakan.


Kepala Dinkes Polman, Suaib Nawawi, mengungkapkan belum difungsikannya bangunan baru Puskesmas Anreapi karena adanya selisih harga dalam pembayaran pembebasan lahan warga, " Pak Camat sepakati harga dengan pemilik lahan Rp.150 ribu per meter, sedangkan penilaian tim apraisal hanya Rp.50 per meter, jadi selisih harga inilah yang ditagih pemilik lahan, " ujarnya.


Menurut Suaib, pembayaran sudah dilakukan ke sejumlah pemilik lahan senilai Rp.50 ribu per meter sesuai standar penilaian tim appraisal, Namun pemilik lahan baru akan menyerahkan sertifikat tanahnya ke bagian aset Pemda jika dibayar Rp.150 ribu per meter, " Saya akan berusaha menyelesaikan sengketa lahan Puskesmas Anreapi, paling lambat sebelum akhir tahun ini, " jelasnya.


Anggota DPRD Polman, Muhammad Ilham, menyebutkan tidak ada sama sekali perencananaan matang dan analisis yang kuat dalam pembangunan gedung baru Puskesmas Anreapi, Akibatnya, dengan belum berfungsinya Puskesmas tersebut merugikan masyarakat Kecamatan Anreapi, " Pak Camat tidak boleh menyampaikan harga lahan ke warga, sebelum tim appraisal turun, tentu indikator apresial berbeda dengan indikator masyarakat, seharusnya Pak Camatnya dipecat, " tegasnya.


Ilham menganggap persoalan ini suatu kesalahan besar, lantaran ada bangunan tapi tidak bisa digunakan, Sehingga harus dipikirkan bersama bagaimana memastikan bangunan Puskesmas itu berfungsi. " Rata rata bangunan yang anggarannya dari pusat bermasalah, ini harus jadi perhatian serius,  Warga tidak mau serahkan tanahnya, karena tidak ada tim yang mediasi, " terangnya.


Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto mengungkapkan seharusnya Pemkab  mencari lokasi dulu baru mencari anggaran, tapi sekarang kenapa justru terbalik, " Setelah dibayar ada komplain, karena tidak mungkin bayar dua kali, sementara sertifikat lahan masih dipegang pemilik lahan, Apakah bapak tidak diperiksa sudah beli tanah pakai APBD tapi tidak ada sertifikatnya?, " paparnya.


Sebab itu, Agus Pranoto mendesak Dinkes Polman sebagai stake holder terkait dalam pembangunan gedung baru Puskesmas Anreapi harus mampu menuntaskan masalah ini sebelum menyeberang ke tahun depan, " Supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya, Ini jadi pertanyaan kenapa beli tanah belum ada sertifikat, Dinkes harus selesaikan persoalan ini. " tuturnya.


( Ahmad Gazali )

No comments:

Post a Comment

Sosial Budaya

[Sosial Budaya][bsummary]

Politik

[Politik][bsummary]

Pengetahuan Umum

[Pengetahuan Umum][bsummary]

Pendidikan

[Pendidikan][bsummary]

Olahraga

[Olahraga][bsummary]

Narkoba

[Narkoba][bsummary]

Life Style

[Life style][bsummary]

Hukum

[Hukum][bsummary]

Kriminal

[Kriminal][bsummary]