Polemik Perda Pilkades, Massa Beda Kubu Datangi Kantor Bupati dan DPRD Polman

PERIKSA21.CO.ID ---- Puluhan mahasiswa HMI Cabang Polman yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Polman(AMP) bersama massa Pemuda Pancasila, menggelar aksi demonstrasi di Depan Kantor Bupati Polman, Kamis,16 September 2021.

Di depan pagar Kantor Bupati Polman yang dijaga ketat petugas Satpol-PP, massa aksi membakar ban bekas sembari berorasi bergantian, Dalam tuntutannya mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Polman untuk merevisi Peraturan Daerah(Perda) terkait Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) agar meniadakan tes wawancara maupun tertulis jika Bakal Calon Kepala Desa(Bacakades) tidak melebihi dari lima  orang. " Ada pasar gelap dalam regulasi peraturan daerah, kita tidak menolak Pilkades, Tapi kita tolak kepentingan yang ada di dalamnya, Kami mau Polewali Mandar tanpa diskriminasi," kata Koordinator Aksi Muhammad Ridwan, dalam orasinya.

Namun di hari yang sama, pada tempat yang berbeda, massa Forum Komunikasi Bakal Calon dan Masyarakat Desa ( FKBMD ) mendatangi Kantor DPRD Polman, mereka menuntut tahapan Pilkades serentak tetap dilanjutkan tahun ini.

Massa aksi FKBMD terdiri dari bakal calon Kepala Desa, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat, Mereka mendesak DPRD Polman tetap melanjutkan tahapan-tahapan Pilkades sesuai yang dijadwalkan sebelumnya.

Korlap aksi FKBMD, Jais dalam orasinya mengungkapkan akan sangat banyak kerugian yang bakal dialami Bakal Calon Kades, bila Pilkades serentak di tahun ini batal digelar, " Bayangkan 286 Bacakades di Polman, jika Pilkades ditunda, maka berapa kerugian materi yang mereka keluarkan, Kalau kita hitung satu Bacakades keluarkan biaya Rp. 3 jutaan, kalau dikali 286 maka hasilnya Rp.800 jutaan, " tegasnya.

Sejumlah anggota DPRD Polman pun keluar menemui para demonstran. Namun massa aksi justru ngotot meminta kehadiran Ketua DPRD Polman agar menemui mereka.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud, yang sedang menerima aspirasi dari masyarakat Kecamatan Tinambung, bergegas keluar menemui para pengunjuk rasa."  Tak ada niat DPRD menggeser pelaksanaan Pilkades ke tahun 2022. Seperti yang dikuatirkan masyarakat, Dari awal, DPRD hanya ingin aturan dalam pelaksanaan Pilkades disempurnakan, " tuturnya. (Alga)