Ekonomi

[Ekonomi][bsummary]

Hiburan

[Hiburan][bigposts]

Hot

[Hot][twocolumns]

Komisi I DPRD Polman Desak Tahapan Pilkades Ditunda


PERIKSA21.CO.ID ---- Rapat Dengar Pendapat (RDP) permintaan revisi Peraturan daerah (Perda) terkait Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) di Polman menemui jalan buntu, Kamis 5 Agustus 2021.


RDP di ruang aspirasi Kantor DPRD Polman tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Polman, Lukman bersama anggota Komisi I lainnya, menghadirkan Perwakilan HMI Polman, LSM Lamdes serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( DPMPD ).


Ketua Komisi I DPRD Polman, Lukman, menilai Perda yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkades di Polman dianggap banyak yang tidak sesuai mekanisme, salah satunya menjadikan tes wawancara menjadi salah satu pra syarat menurut mereka, sebagaimana diatur dalam pasal 24 Perda Polman, Sebab itu harus direvisi karena asas hukumnya tidak jelas dan keadilannya tidak dapat. " Kalau memang ini sebagai syarat,  Semestinya calon Kepala Desa sebelum mendaftar di tes dulu dan nanti dinyatakan boleh mendaftar setelah dinyatakan lulus wawancara dan tertulis kalau dia bersyarat," jelasnya.


Lanjut Lukman, Perda tersebut sudah sepatutnya direvisi. Sebagaimana sanggahan dari LSM dan HMI Polman yang meminta nanti lebih dari lima bakal calon kades baru dilakukan seleksi tambahan, sebagaiman diatur dalam Permendagri Nomor 65, 112 dan 72 yang telah menjadi satu kesatuan, " Karena Komisi I meminta agar Perda di revisi sehingga secara otomatis tahapan Pilkades mesti di tunda. " ujar Lukman.


Ditempat yang sama, Kepala DPMPD Polman Andi Nursami Masdar mengatakan, Keputusan bersama di RDP ini yakni akan melakukan konsultasi dengan Kemenkumhan terkait bagaimana petunjuk teknis tahapan Pilkades karena Kemenkumhan yang lebih tahu masalah hukum." Terkait apakah ditunda atau tidak itu belum ada kepastian karena kita akan konsultasi terlebih dahulu dan kalau di Kemenkumhan bersedia menerima kami besok kami langsung berangkat," terangnya.


Ia menegaskan terkait di tunda atau tidaknya tahapan Pilkades menunggu hasil koordinasi dengan Kemenkumhan. 


Sementara itu, Perwakilan LSM Lamdes, Heri, mengungkapkan apabila bakal calon kades lebih dari lima kandidat, maka bisa dilakukan seleksi tambahan, seleksi tambahan itu bisa verifikasi pendidikan, usia, pengalaman kepala pemerintahan dan persyaratan lain yang ditentukan bupati dan walikota, " Nah di situlah pintu masuknya tes seleksi wawancara itu, Tapi tidak masuk dalan persyaratan muklat, kita berharap revisi perda itu dilakukan, " harapnya.(AG)

No comments:

Post a Comment

Sosial Budaya

[Sosial Budaya][bsummary]

Politik

[Politik][bsummary]

Pengetahuan Umum

[Pengetahuan Umum][bsummary]

Pendidikan

[Pendidikan][bsummary]

Olahraga

[Olahraga][bsummary]

Narkoba

[Narkoba][bsummary]

Life Style

[Life style][bsummary]

Hukum

[Hukum][bsummary]

Kriminal

[Kriminal][bsummary]