Wabup Polman Pimpin Rakor Percepatan Pengelolaan Sampah

PERIKSA21.CO.ID ---- Wakil Bupati Polewali Mandar HM Nasir Rahmat pimpin rapat koordinasi( Rakor ) percepatan pengelolaan sampah di lantai dua ruang rapat Wakil Bupati Polman,  Senin (07/06/2021).

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari aksi penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Amola Paku, Kecamatan Binuang, TPA tersebut diklaim sejumlah warga sumber pencemaran lingkungan yang mengakibatkan datangnya beragam penyakit.

Mengawali Rakor, Wakil Bupati memberikan teguran kepada seluruh jajarannya yang membidangi persoalan sampah, Ia berharap seluruh dinas terkait lebih fokus dan tanggap dalam menyikapi persoalan ini. "jadikan persoalan sampah sebagai agenda prioritas kita di tahun 2021, persoalan sampah ini sangat mendesak," ujarnya.

Lebih lanjut, Natsir Rahmat mengimbau jajarannya untuk tidak mengaitkan persoalan sampah ini dengan persoalan politik yang belakangan ini marak ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Polman, " Persoalan sampah ini murni keresahan masyarakat, kita yang tinggal di daerah perkotaan yang sampahnya belum diangkut saja sudah kelimpungan dengan aroma dan pemandangan tak sedap, bagaimana mereka yang sudah sepuluh tahun hidup berdampingan dengan sampah, maka dari itu pada kesempatan ini saya mengharapkan ikhtiar dari kita semua untuk mengakhiri persoalan ini" katanya.

Selain itu, Natsir mengungkapkan selama masa konsolidasi, mediasi dan sosialisasi terkait persoalan TPA Amola, ia meminta kepada seluruh masyarakat, baik yang ada disekitar lokasi TPA Amola maupun warga di daerah lain yang sampahnya belum diangkut, untuk tetap bersabar dan menunggu kesepakatan antara pemerintah dan warga yang menolak pendistribusian sampah di TPA Amola. " Masyarakat yang sampahnya belum diangkut supaya  berkontribusi meringankan beban petugas pengangkut sampah, berpartisipasi  memilah sampah organik yang dapat menimbulkan bau tak sedap dan sampah daur ulang. dan untuk sementara waktu timbun sampah organik hasil limbah rumah tangga di sekitar rumah masing-masing. " imbuhnya.

Sembari menunggu keputusan bersama antara pemerintah dan warga yg menuntut penutupan TPA Amola. adapun kesepakatan dari Rakor percepatan persoalan sampah tersebut yakni mengutus pemerintah Kecamatan Binuang, Desa Paku dan Dusun Passube untuk melakukan mediasi dan sosialisasi dengan pendekatan persuasif agar warga yang menolak dapat membuka kembali blokade akses ke TPA Amola, kemudian menunggu Dinas PUPR dan DLHK mencari tempat alternatif, memerintahkan Dinas PUPR dan DLHK untuk melakukan pembenahan terhadap TPA Amola, sebagai solusi jangka pendek agar tidak mencemari lingkungan sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.  

Secara spesifik memerintahkan Dinas PUPR menambah armada alat berat yang digunakan untuk pengolahan sampah. Memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup segera mencari solusi baru yang dapat meringankan  persoalan persampahan, memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLHK melakukan pembenahan dan pengelolaan sampah dengan baik agar dapat memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar, meminta masyarakat tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi sampah di TPA Amola, kemudian TPA Desa Laliko Kecamatan Campalagian.hanya menampung sampah yang berada di sekitar Kecamatan Campalagian saja, mengingat kondisi luas wilayah yang terbatas. 

Dalam kurun waktu paling lambat 2x 24 jam sampah yang telah dikumpulkan di beberapa titik dapat secepatnya diangkut ke TPA Amola setelah dilakukan pembenahan oleh Dinas PUPR dan DLHK. 

Turut hadir pada Rakor pengelolaan sampah  diantaranya Sekertaris Daerah Polman, Bebas Manggazali, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sukirman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta Jajarannya, Kepala Dinas PUPR, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Polman. Camat Binuang Beserta Kepala Desa Paku, Kepala Dusun Passube, Camat Campalagian, Camat Wonomulyo, Kepala Desa Laliko serta Sekertaris UPTD TPA Amola. ( Rls/AG)