Proyek BWS III di Sungai Kunyi Dihentikan, Anggaran Bakal Kembali ke Kas Negara

PERIKSA21.co.id ----- Ratusan petani mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar ( Polman ), Sulawesi Barat,  mereka berunjuk rasa membawa spanduk dan selebaran bernada protes, lantaran sawah mereka terancam kekeringan jika proyek pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku batupiak di hulu sungai Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi terealisasi, Kamis 22 April 2021.

DPRD Polman yang sebelumnya telah membuat jadwal rapat dengar pendapat dengan menghadirkan pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi ( BWS ) III Palu, kemudian meminta para petani masuk ke ruang aspirasi. mengadukan keresahannya kepada stake holder terkait, mengenai dampak negatif proyek sarana air bersih senilai Rp.9 Miliar tersebut.

Petani menilai bangunan proyek BWS III Palu bila terealisasi, akan mengurangi ketersediaan debit air secara drastis, terutama untuk lahan persawahan di Kecamatan Anreapi dan Polewali. sehingga 1000 hektar areal persawahan terancam kekeringan, "  Semoga RDP hari ini pertimbangannya diambil secara objektif, karena akan banyak petani mengalami kerugian, kita sama-sama cari uang, tapi kalau ada yang dirugikan itu namanya uang haram," kata perwakilan petani, Herman.

Pada RDP tersebut, pihak BWS III Palu menjelaskan mengenai perencanaan proyek. Jauh hari sebelumnya sudah dilaksanakan rapat bersama Pemda Polman, dan dihadiri sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diantaranya DPMPTSP,  Balitbangren, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Polman. " Kalau masyarakat menolak proyek itu, iya kami hentikan permanen, anggaran proyek kami kembalikan ke kas negara," ucap Satker BWS III Palu, Arnold.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Polman, Jufri Mahmud memaparkan esensi ditolaknya proyek BWS III ini, karena ada keresahan masyarakat petani, Terlebih, pihak balai enggan bertanggung jawab bila sawah petani mengalami kekeringan akibat adanya bangunan proyek sarana air bersih tersebut, " 

Nah itu debit air yang kurang, saat musim hujan mungkin debit air bisa diatasi, tapi bagaimana kalau kemarau, ini yang tidak dijawab pihak Balai." terangnya.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, mengatakan pihak Balai sebenarnya membawa bantuan ke Polman, sebab itu, ia berharap anggaran Rp.9 Miliar yang kembali ke kas negara, tahun depan bisa ditarik lagi ke Polman. " Kami atas nama masyarakat menyampaikan permohonan maaf kepada pemenang tender  proyek tersebut yang akhirnya gagal. " pungkasnya.

Ahmad Gazali.