DPRD Polman Sikapi Penghapusan Bantuan Iuran

PERIKSA21.co.id --- Sikapi penghapusan bantuan iuran bagi masyarakat  untuk program asuransi kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar bakal panggil Dinas Kesehatan untuk duduk bersama. Minggu 14 Maret. 

Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud mengatakan, jika ia belum mendapat pemberitahuan secra resmi dari pemerintah dalam hal ini Dinas terkait persoalan penghapusan program bantuan iuran bagi masyarakat miskin.

"kita perlu duduk bersama karena harus kita pastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan dan pemerintah berkewajiban untuk melayani warganya," terang Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud saat ditemui akhir pekan lalu di DPRD Polman. 

Ia juga menyampaikan, bagi masyarakat yang sudah mampu memang tidak perlu digratiskan karena keterbatasan juga perlu menjadi pertimbangan. 

Namun menurutnya untuk warga yang tidak mampu harus tetap mendapat perhatian karena sudah menjadi tugas pemerintah. Ia juga menyampaikan, program PBI ini 70 persen ditanggung oleh Pemprov Sulbar dan 30 persen ditanggung Pemkab, "yang tidak jalan ini adalah yang Provinsi kalau daerah masih berjalan sehingga menjadi kendala saat ini karena nasib jatah yang ditanggung oleh Provinsi belum ada kejelasan setelah ada baru kita cari jalan." tandasnya. 

Ia juga tidak setuju jika ada yang berpendapat masyarakat miskin membebani pemerintah karena menurutnya Pemerintah punya kewajiban mengurus rakyatnya. (arf)