DPRD Polman Desak Usulan Pokir Terealisasi

PERIKSA21.co.id ---- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Polman menggelar rapat paripurna usulan Pokok-Pokok Pikiran ( Pokir ) ketika reses menyerap aspirasi masyarakat. Rabu 17 Maret.2021.

Sidang paripurna tersebut  berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Polman, tiga unsur pimpinan DPRD Polman yakni Wakil Ketua I, Amiruddin, Wakil Ketua II, Hamzah Syamsuddin dan Wakil Ketua III, Nurbaeti tampak terlihat memimpin jalannya sidang, Sedangkan pihak eksekutif diwakili Wakil Bupati Polman, Natsir Rahmat serta Kepala Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan ( Balitbangren ) Polman, Darwin Badaruddin.

Dalam rapat paripurna, anggota dewan dari partai Demokrat, Rusnaedi, mengatakan Pokir yang ia usulkan berdasarkan aspirasi masyarakat ketika melakukan reses, Namun, permintaan masyarakat Desa Patampanua Dusun Salupana untuk penyediaan sarana dan prasarana penghafal alquran tidak ada dalam menu bidang Kesra Pemkab Polman, " di bidang Kesra cuma ada satu  menu yakni bantuan masjid, sedangkan salah satu poin RPJMD Bupati menciptakan penghafal alquran, " jelasnya.

Ditempat yang sama, anggota DPRD Polman dari fraksi PKB, Nurdin tahir, mendesak usulan pokirnya yakni pembangunan jembatan di Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, agar segera  ditindaklanjuti karena sangat dibutuhkan masyarakat, " Saya sudah turun bersama masyarakat supaya jembatan itu bisa menjadi  pertimbangan Dinas PU dan Balitbangren, karena saya pikir  sudah di lupa diketik, mudah- mudahan bahasa saya bisa difahami." imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin berharap titipan masyarakat melalui DPRD dapat  ditindaklanjuti pemerintah daerah, " Bagaimanapun juga tidak semua masyarakat kita bisa hadir di Musrenbang, " terangnya.

Usulan pokir anggota DPRD Polman lainnya kemudian dirangkum, dan diserahkan secara simbolis kepada Wakil Bupati Polman, Natsir Rahmat, sebagai perwakilan eksekutif untuk ditindaklanjuti.

Menanggapi hal itu, Kepala Balitbangren Polman, Darwin Badaruddin, memaparkan usulan pokir yang menunya tidak ada, dapat disesuaikan dalam RPJMD 2022, " Setelah pertemuan ini kami akan mencatat usulan pokir yang bisa masuk, apakah nantinya bisa dilakukan penyesuaian, " tuturnya.

Ahmad Gaz