Pembahasan KUA-PPAS Ditengarai Tidak Pro Rakyat, HMI Polman Unjuk Rasa

PERIKSA21.co.id --- Puluhan orang mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar menggelar aksi unjuk rasa memprotes penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang ditengarai tidak pro rakyat. Kamis 3 September 

Unjuk rasa tersebut digelar pada dua titik yakni di depan kantor Bupati Polman dan depan Hotel Sinar Mas Polewali tempat dimana berlangsungnya pembahasan KUA-PPAS yang dibahas bersama antara tim TAPD Pemkab Polman dan tim badan anggaran DPRD.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut HMI memberi warning terhadap pihak pemerintah daerah dan DPRD agar serius dalam membahas KUA PPAS ini, sebab itu adalah gerbang lahirnya APBD yang akan di isi program satu tahun kedepan,

"DPRD dalam hal ini harus menunjukkan kekuatan dalam keberpihakannya terhadap rakyat tidak asal mensahkan dukumen KUA PPAS, " ujar Koordinator HMI Polman, Muhammad Ridwan.

Tak hanya itu, Ridwan mendesak pihak pemerintah dan DPRD sebelum mensahkan KUA-PPAS harus mendalami, menelisik dan melakukan pengamatan setiap program dan anggaran yang digunakan,

"Kami dari HMI menduga bahwa banyaknya program yang berorientasi pada aspek kenikmatan saja, tanpa melihat aspek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, " Tegasnya.

Selain itu, sambung Ridwan, tak kalah pentingnya dewan perlu memberikan warning terkait anggaran dalam program yang tidak rasional dan tak prioritas,

"Jika pemda dan DPRD serius  merasionalisasi rencana program yang tidak prioritas untuk kemudian di realokasi ke program yang produktif maka akan secara berangsur mensejahterakan rakyat, " Tuturnya.

Ia menambahkan berdasarkan data yang ia peroleh terdapat anggaran belanja operasional pada angka 70 persen, Menurut Ridwan belanja modal yang kiranya bersentuhan langsung dengan masyarakat hanya ada pada angka 22 persen, tentu hal ini, Kata dia, tidak berkeadilan dan sangat jauh dari apa yang diamanatkan didalam undang-undang,

"Apalagi dalam dokumen itu mengabaikan aturan terkait penanganan dampak Covid yang masih menjadi prioritas pembangunan nasional, " Ungkapnya.

Ia juga menyampaikan secara jauh pihaknya menilai pembahasan KUA PPAS ini dilakukan dengan sangat tertutup, padahal asas transparansi mestinya dikedepankan,

"Kami meminta agar bisa ikut dalam ruangan mendengarkan pembahasan,namun secara tidak rasional tim anggaran tidak memperbolehkan," ucap Ridwan.

Menurutnya, transparansi pembahasan KUA-PPAS adalah hak publik untuk mengetahui kinerja wakil wakilnya, serta ingin mengetahui program apa saja yang akan dilakukan pemerintah daerah kedepan, "Untuk itu kami sampaikan  protes dan akan terus melakukan pengawalan." tandas Ridwan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Polman, Hamzah Syamsuddin, membantah bahwa tidak ada pendalaman pada pembahasan KUA-PPAS, ia juga berterima kasih kepada HMI karena sudah diingatkan,

"Terlalu dini tudingannya karena kita sementara pembahasan, kita telaah tim TPAD nya, kalau rasional ditanya kemana saja uangnya,  karena pembahasan sekarang lebih banyak pada proses pemulihan ekonomi" Tuturnya saat dihubungi via telepon selulernya, Kamis 3 September

Laporan : Ahmad Gazali.