Pemilihan 28 Kepala Desa di Polman Terkendala Anggaran
![]() |
Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar |
PERIKSA21.co.id - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, untuk 28 Desa tahun ini masih terkendala anggaran.
Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar mengatakan, satu satunya alternatif anggaran Pilkades hanya bisa di usulkan pada perubahan anggaran jika pilkades dimungkinkan terlaksana akhir tahun ini.
"Saya sudah panggil Kepala Dinas PMD bagaimana agar Pilkades bisa segera di laksanakan dan masalah saat ini tidak ada anggarannya sehingga menunggu di perubahan anggaran." Kata Bupati dua periode ini saat di temui di taman sport center. Senin, 27 Juli 2020.
Selain itu, Andi Ibrahim menjelaskan pemerintah sejak awal siap melaksanakan Pilkades namun terkendala anggaran yang di refocusing karena pandemi Covid-19, tak hanya itu, sambung dia, juga mencegah agar masyarakat tidak berkumpul dulu karena pemilihan Kades berpotensi melibatkan khalayak ramai.
"Tidak mungkin kita berkumpul banyak banyak karena Corona, calon kades ini kan kayak calon Bupati dia pergi kampanye dan sosialisasi." Ungkapnya.
Dia juga berharap adanya sinergitas antara Pemda dan Polres Polman, supaya izin keramaian dipertimbangkan di keluarkan.
"Masyarakat tahunya new normal, dia kiranya sudah normal, seenaknya gelar acara, Makanya saya minta Polres jangan dikasih izin keramaian dulu lah gelar acara perkawinan dan lainnya." Ujar Andi Ibrahim.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Polman, Azwar Jasin Sauru menuturkan pihaknya sudah usulkan anggaran pilkades dan jika ada tambahan anggaran di anggaran perubahan.
Pihaknya pun mengupayakan melaksanakan Pilkades serentak untuk 28 desa di akhir tahun ini, Kata dia, beberapa alasan agar Pilkades bisa digelar tahun ini yakni sudah ada beberapa Desa yang dijabat penjabat Kepala Desa selama 2 tahun kemudian banyak suara sumbang sehingga diusul di percepat.
"Sementara untuk biaya Pilkades di 28 Desa tersebut dibutuhkan sekira Rp. 1 Miliar untuk semua tahapan." Ucapnya.
Laporan : Ahmad Gazali
Labels:
Politik